Jakarta, 13 November 2026 – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkap delapan nama tokoh politik yang dinilai berpotensi menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama yang disebut berasal dari partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto maupun partai di luar koalisi. Di antara tokoh yang masuk dalam pembahasan tersebut terdapat Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Puan Maharani, hingga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Doli menilai figur-figur tersebut memiliki pengalaman dalam dunia politik dan pemerintahan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan presiden. Meski demikian, ia menegaskan bahwa daftar tersebut bukan merupakan keputusan resmi Partai Golkar mengenai sosok yang harus dipilih untuk menduduki jabatan wakil presiden.
Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pandangannya pada Jumat (13/11/2026) ketika menanggapi perkembangan politik setelah pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Menurutnya, terdapat sejumlah pemimpin partai politik yang dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo dalam menentukan calon pengganti. Delapan nama yang disebut adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Nama-nama tersebut berasal dari berbagai latar belakang kepemimpinan politik dan memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Doli memandang pengalaman tersebut sebagai salah satu pertimbangan yang dapat diperhatikan dalam proses pencarian wakil presiden baru.
Dari Partai Gerindra, terdapat tiga tokoh yang masuk dalam daftar, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Ketiganya dikenal memiliki peran dalam struktur partai maupun pemerintahan dan lembaga negara. Dasco menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, sedangkan Sugiono merupakan Sekretaris Jenderal Gerindra yang juga menjalankan tugas dalam kabinet pemerintahan. Sementara itu, Ahmad Muzani memiliki pengalaman panjang di parlemen dan saat ini menjabat sebagai Ketua MPR RI. Penyebutan tiga tokoh dari partai yang dipimpin Prabowo tersebut menunjukkan bahwa kandidat dari lingkungan internal Gerindra juga menjadi bagian dari pembahasan politik. Namun, belum ada keputusan resmi mengenai apakah salah satu dari ketiganya akan diajukan sebagai calon wakil presiden.
Selain tokoh Gerindra, Doli turut menyebut nama Puan Maharani dari PDI Perjuangan sebagai salah satu figur yang dapat dipertimbangkan. Puan memiliki pengalaman sebagai Ketua DPR RI dan pernah menduduki jabatan menteri dalam pemerintahan. Dari Partai Golkar, nama Bahlil Lahadalia masuk dalam daftar karena kedudukannya sebagai ketua umum partai sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga disebut sebagai tokoh yang memiliki pengalaman dalam kepemimpinan partai dan pemerintahan. Adapun Zulkifli Hasan dari PAN serta Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat melengkapi delapan nama yang disampaikan Doli. Keberagaman asal partai tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan calon wakil presiden tidak hanya terbatas pada satu kelompok politik.
Meski menyebut delapan tokoh, Doli menegaskan bahwa Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan pencalonan kepada Presiden Prabowo Subianto. Golkar menyatakan siap mendukung siapa pun yang nantinya dipilih presiden untuk diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dukungan tersebut berlaku baik terhadap tokoh yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah, partai di luar koalisi, maupun figur profesional yang tidak memiliki latar belakang kepartaian. Sikap ini menunjukkan bahwa Golkar tidak membatasi pilihan presiden hanya pada kader partainya sendiri. Doli juga tidak menyatakan bahwa seluruh nama yang disebut telah menjalani komunikasi resmi mengenai pencalonan. Dengan demikian, daftar delapan tokoh tersebut masih merupakan pandangan politik mengenai figur yang dapat dipertimbangkan, bukan daftar calon yang telah ditetapkan.
Pembahasan mengenai calon wakil presiden berlangsung setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang. Proses pemilihan tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden mengalami kekosongan. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa lembaganya mulai mempersiapkan tahapan administratif dan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan konstitusi. Presiden Prabowo juga dihadapkan pada kebutuhan melakukan komunikasi dengan berbagai kekuatan politik sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan. Hingga Jumat malam, belum terdapat pengumuman resmi mengenai dua calon yang akan disampaikan kepada MPR.
Munculnya delapan nama dari berbagai partai politik menandai semakin berkembangnya pembahasan mengenai pengisian jabatan wakil presiden dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Setiap tokoh memiliki latar belakang organisasi, pengalaman jabatan, serta hubungan politik yang berbeda sehingga proses penentuan calon akan melibatkan berbagai pertimbangan. Meski demikian, kewenangan pengajuan tetap berada di tangan presiden, sedangkan keputusan pemilihan dilakukan melalui mekanisme konstitusional di MPR. Pernyataan Ahmad Doli Kurnia juga menegaskan bahwa Golkar memilih memberikan ruang kepada presiden untuk menentukan figur yang akan mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil komunikasi politik dan pengumuman resmi mengenai dua calon wakil presiden. Publik kini menantikan kepastian proses tersebut agar pengisian jabatan dapat berlangsung sesuai aturan dan menjaga kesinambungan pemerintahan nasional.