Pekanbaru, 21 November 2026 – Pemerintah Indonesia resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang mencakup kawasan seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan tersebut diambil setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan kawasan hutan yang berada di dalam wilayah konsesi perusahaan. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa tindakan pemerintah merupakan bagian dari penegakan aturan terhadap pemanfaatan kawasan hutan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Sejumlah temuan menjadi dasar pemberian sanksi administratif, mulai dari kebakaran lahan gambut berulang hingga keberadaan aktivitas usaha yang tidak memiliki izin. Pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola kehutanan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Riau. Keputusan ini juga menjadi perhatian karena PT RAPP merupakan salah satu perusahaan besar yang memiliki kegiatan industri kehutanan dan pengolahan pulp di Indonesia.
Salah satu alasan utama pencabutan izin adalah temuan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang di kawasan konsesi perusahaan. Kebakaran pada ekosistem gambut menjadi persoalan serius karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Selain menghasilkan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, kebakaran gambut juga dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar dan memperburuk kondisi lingkungan. Satgas PKH turut menemukan keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare di dalam wilayah perizinan PT RAPP. Temuan lainnya berupa bukaan tambang tanpa izin yang diperkirakan mencapai 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare. Pemerintah menilai berbagai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan hutan yang perlu ditindaklanjuti. Seluruh temuan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan sanksi pencabutan izin pemanfaatan hutan.
Selain persoalan kebakaran dan penggunaan lahan, pemerintah juga menyoroti kondisi kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem Riau. Kawasan tersebut merupakan salah satu habitat penting bagi gajah Sumatera yang keberadaannya semakin terancam akibat penyusutan dan fragmentasi hutan. Satgas PKH menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga yang dinilai dapat memengaruhi kelestarian habitat satwa dilindungi tersebut. Kerusakan kawasan hutan berpotensi mempersempit ruang jelajah gajah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik antara satwa liar dengan masyarakat. Perubahan fungsi lahan juga dapat mengganggu sistem tata air, mengurangi kemampuan tanah menyimpan karbon, serta mempercepat penurunan kualitas lingkungan. Pemerintah memandang perlindungan kawasan konservasi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pengelolaan hutan produksi yang berada di sekitarnya. Karena itu, pencabutan izin PT RAPP diposisikan sebagai bagian dari langkah yang lebih luas untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya.
Setelah keputusan pencabutan izin diterbitkan, seluruh kegiatan yang berada di dalam areal PBPH PT RAPP dinyatakan harus dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan. Pelaksanaan penertiban melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk unsur kejaksaan, pemerintah daerah, serta aparat keamanan. Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan penguasaan kembali kawasan dapat dilakukan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan baru. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak keputusan tersebut terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini memiliki hubungan dengan operasional perusahaan. Pengawasan terhadap kawasan yang telah diambil alih menjadi penting agar tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan kehutanan. Satgas PKH menyatakan bahwa penertiban akan terus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan demi menjaga aset negara serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam.
Menanggapi keputusan pemerintah, manajemen PT RAPP menyatakan telah mengetahui informasi pencabutan izin konsesi kehutanan melalui pemberitaan dan masih menunggu pemberitahuan resmi dari otoritas terkait. Perusahaan menyampaikan bahwa pihaknya menghormati kewenangan pemerintah serta akan terus membangun komunikasi untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut. PT RAPP juga menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan menjadi perhatian utama. Bersama Grup APRIL, perusahaan menyebut memiliki lebih dari 41.000 pekerja dan menjalin hubungan usaha dengan ratusan pemasok barang serta jasa lokal. Aktivitas perusahaan juga dinilai memiliki keterkaitan ekonomi yang luas, khususnya di Kabupaten Pelalawan dan sejumlah wilayah lain di Provinsi Riau. Manajemen menyatakan akan terus memberikan informasi kepada karyawan, kontraktor, pelanggan, serta mitra usaha untuk mengurangi potensi gangguan akibat perubahan status perizinan. Ke depan, penyelesaian persoalan ini akan bergantung pada tindak lanjut pemerintah, pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terdampak keputusan pencabutan konsesi tersebut.